Akhirnya!
Pembatasan BBM Subsidi Makin Tak Jelas
selasa, 24/04/2012 20:54 WIB
Akhirnya! Pembatasan BBM Subsidi Makin Tak Jelas
Rachmadin Ismail - detikFinance
Akhirnya! Pembatasan BBM Subsidi Makin Tak Jelas
Rachmadin Ismail - detikFinance
Jakarta - Sidang kabinet paripurna yang
dipimpin oleh Presiden SBY hari ini tak memutuskan soal kapan dan bagaimana
pembatasan BBM subsidi. Bahkan pemerintah belum memberikan ketegasan apakah
akan ada pembatasan BBM subsidi.
"Jadi kita masih menguji, please jangan dikatakan pemerintah batal, tidak pernah. Pemerintah kan belum pernah menetapkan kapannya itu, jadi memang belum, yang benar itu ya belum menentukan tanggalnya, tapi kita tetap sudah memiliki rencana itu, tinggal nanti kita umumkan," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai sidang kabinet di kantor presiden, Selasa (24/4/2012)
Hatta menuturkan pemerintah belum memutuskan apa metode pembatasan BBM subsidi. "Masih kita exercise. Kita masih menguji, dengan simulasi-simulasi seperti apa kalau ini diimplementasikan seperti apa nanti ketersediaan seperti apa pengendaliannya. Semua itu harus secara operasional mudah dikendalikan, dan mudah diterima. Itu intinya, sehingga kita tidak mau buru-buru," katanya.
Menurutnya selain kesiapan yang tak boleh terburu-buru, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah jika ada pembatasan BBM subsidi. Salah satunya masalah ini akan disosialisasikan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas).
"Bisa saja, bisa saja presiden menyampaikan, karena pimpinan daerah pun harus tahu policy pemerintah pusat apa dan mereka bisa kita komunikasikan juga," katanya,
Menurut Hatta tahun 2012 memang kuota BBM subsidi hanya mencapai 40 juta kiloliter, meski demikian kalaupun terjadi over kuota pemerintah berharap tidak melebihi 42 juta kiloliter. Ia menambahkan pengendalian BBM subsidi bisa dilakukan dengan hanya mendisiplinkan menjaga kuota BBM subsidi. Hal ini untuk mencegah terjadinya rembesan penyalahgunaan BBM subsidi termasuk di sektor pertambangan dan perkebunan.
"Menurut saya kalau kita bisa menjaga agar tidak terjadi kebocoran kita juga bisa menahan overkuota itu tidak tinggi. Ini sudah 108%, 109% persen dari yang seharusnya, jadi itu artinya kalau dibiarkan akan 44 juta kiloliter kan. Jadi, kita tidak ingin yang tidak berhak itu yang menggunakan, tadi saya sebutkan perkebunan dan pertambangan," katanya.
(hen/dnl)
"Jadi kita masih menguji, please jangan dikatakan pemerintah batal, tidak pernah. Pemerintah kan belum pernah menetapkan kapannya itu, jadi memang belum, yang benar itu ya belum menentukan tanggalnya, tapi kita tetap sudah memiliki rencana itu, tinggal nanti kita umumkan," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai sidang kabinet di kantor presiden, Selasa (24/4/2012)
Hatta menuturkan pemerintah belum memutuskan apa metode pembatasan BBM subsidi. "Masih kita exercise. Kita masih menguji, dengan simulasi-simulasi seperti apa kalau ini diimplementasikan seperti apa nanti ketersediaan seperti apa pengendaliannya. Semua itu harus secara operasional mudah dikendalikan, dan mudah diterima. Itu intinya, sehingga kita tidak mau buru-buru," katanya.
Menurutnya selain kesiapan yang tak boleh terburu-buru, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah jika ada pembatasan BBM subsidi. Salah satunya masalah ini akan disosialisasikan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas).
"Bisa saja, bisa saja presiden menyampaikan, karena pimpinan daerah pun harus tahu policy pemerintah pusat apa dan mereka bisa kita komunikasikan juga," katanya,
Menurut Hatta tahun 2012 memang kuota BBM subsidi hanya mencapai 40 juta kiloliter, meski demikian kalaupun terjadi over kuota pemerintah berharap tidak melebihi 42 juta kiloliter. Ia menambahkan pengendalian BBM subsidi bisa dilakukan dengan hanya mendisiplinkan menjaga kuota BBM subsidi. Hal ini untuk mencegah terjadinya rembesan penyalahgunaan BBM subsidi termasuk di sektor pertambangan dan perkebunan.
"Menurut saya kalau kita bisa menjaga agar tidak terjadi kebocoran kita juga bisa menahan overkuota itu tidak tinggi. Ini sudah 108%, 109% persen dari yang seharusnya, jadi itu artinya kalau dibiarkan akan 44 juta kiloliter kan. Jadi, kita tidak ingin yang tidak berhak itu yang menggunakan, tadi saya sebutkan perkebunan dan pertambangan," katanya.
(hen/dnl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar