TULISAN SOFTSKILL

TULISAN SOFTSKILL

SUMBER:WWW.DETIK.COM

Premium Jadi Rp 6.500 dan Solar Rp 5.500, Harga Properti Dipastikan Naik

Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi. Bensin premium naik jadi Rp 6.500/liter dan solar jadi Rp 5.500/liter. Harga properti dipastikan bakal bergerak naik juga. Apa alasannya?

"Harga properti pasti akan naik, pengaruhnya pasti naik karena bahan bangunan pun pasti akan naik, komponen pasti akan naik," ungkap
Direktur Keuangan Panghegar Group M. Sofyar saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Sabtu (1/6/2013).

Ia mengungkapkan, dengan kenaikan harga BBM tersebut, maka ongkos transportasi akan terdorong naik. Hal ini akan berimbas pada kenaikan harga bahan bangunan seperti semen dan besi. Sehingga pihak pengembang mau tidak mau menaikkan harga unit propertinya sebesar 10-15%.

"Kalau BBM naik berarti ada penyesuaian harga apartemen sebesar 10-15%. Karena komponennya yang terkait BBM seperti distribusi bahan bangunan, komponen besi dan semen itu akan naik. Contohnya apartemen seharga Rp 3 miliar itu akan naik 10%," tuturnya.

Selain itu, kenaikan harga BBM subsidi juga akan berdampak pada lamanya waktu penjualan. Karena konsumen akan berpikir ulang untuk membeli unit properti disebabkan kenaikan harga barang-barang lainnya.

"Pasti ada efeknya, karena untuk konsumen karena untuk membeli kehidupan yang lain juga meningkat. Mungkin target penjualan, target penjualan kita biasanya satu tahun mungkin akan lebih panjang 3 bulan. Selain itu investasi berikutnya juga akan menuntut biaya yang lebih tinggi," kata Sofyar.

TULISAN SOFTSKILL

RI Butuh 4,18 Juta Wirausaha Baru, Cak Imin Latih Pengangguran SD dan Sarjana

Sumber:www.detik.com

Jakarta - Saat ini jumlah wirausaha di Indonesia hanya 570.339 orang atau 0,24% dari jumlah penduduk yang sebanyak 237,64 juta orang. Padahal untuk jadi bangsa maju, dibutuhkan wirausaha minimal 2% dari jumlah penduduk. Apa usaha pemerintah?

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah terus mengembangkan program wirausaha produktif untuk melatih pengangguran mulai dari lulusan SD sampai sarjana.

"Untuk mencapai jumlah ideal, kita masih butuh tambahan sekitar 4,18 juta wirausaha, sehingga target ideal jumlah wirausaha sebanyak 4,75 juta wirausaha dapat tercapai dalam waktu tidak terlalu lama," kata pria yang akrab disapa Cak Imin usai membuka Gelar Wirausaha Produktif di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (1/6/2013).

Dikatakan Muhaimin, program wirausaha produktif menjadi salah satu prioritas kerja. Hal ini dikarenakan wirausaha mempunyai nilai strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, memperluas lapangan dan kesempatan kerja baru serta menopang perekonomian negara

Pemerintah, tambah Muhaimin, menetapkan kebijakan-kebijakan pokok untuk membangkitkan dan mengembangkan potensi terpendam calon wirausaha, membentuk wirausaha baru dan mengembangkan wirausaha yang ada serta pendampingan wirausaha.

"Sasaran kelompok masyarakat yang menjadi calon grup kewirausahaan adalah penganggur/masyarakat miskin di pedesaan, penganggur terdidik di perkotaan, calon TKI, TKI dan formal dan transmigran/calon transmigran," kata Muhaimin.

Di tingkat nasional, pemerintah telah menyepakati naskah Kesepakatan Bersama 5 Kementerian untuk bersinergi dalam perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui kewirausahaan. Kesepakatan lintas kementerian ini melibatkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program unggulan yang dikembangkan dalam pembinaan kewirausahaan meliputi pelatihan usaha mandiri pelatihan teknis dan manajerial tenaga kerja, padat karya produktif, pemagangan, teknologi tepat guna dan pendampingan serta pelatihan lainnya yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi masyarakat.

Untuk mendukung program pendampingan wirausaha ini, Muhaimin mengerahkan 3.132 orang instruktur yang bekerja di balai-balai latihan kerja (BLK). Saat ini terdapat 13 BLK UPTP milik Kemnakertrans dan 252 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Indonesia per Februari 2013 terus menurun menjadi 7,17 juta orang (5,92%) dari jumlah angkatan kerja di Indonesia yang mencapai 121,2 juta orang,

Namun, di balik itu, profil pekerja di Indonesia ternyata masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD). Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah mencapai 54,6 juta orang (47,9%).

Sisanya lulusan SMP mencapai 20,3 juta orang, lulusan SMA 17, 8 juta orang, SMK sebanyak 10,2 juta orang. Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan diploma sebanyak 3,2 juta orang (2,82%), dan penduduk bekerja dengan pendidikan universitas hanya sebanyak 7,9 juta orang (6,96%).

"Kualitas pekerja harus ditingkatkan secara bertahap dengan meningkatkan jenjang pendidikan. Namun yang penting setiap lulusan jenjang pendidikan harus memiliki kompetensi dan keahlian kerja sehingga lebih cepat bekerja di perusahaan atau berwirausaha mandiri," kata Muhaimin.

Peserta yang mengikuti gelar wirausaha produktif di Semarang ini meliputi 75 stand yang merupakan alumni pelatihan BLK, Pemagangan, Pelatihan Kewirausahaan, Purna TKI, Desa Produktif d,an hasil binaan kerjasama dengan instansi lain.

Muhaimin mengatakan, untuk mengurangi angka pengangguran dan memperbanyak kesempatan kerja, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong perkembangan wirausaha produktif di Indonesia.

Apalagi kesempatan kerja dengan berwirausaha di berbagai bidang ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua lulusan jenjang pendidikan mulai dari SD sampai lulusan universitas/perguruan tinggi

"Wirausaha merupakan salah satu solusi untuk menekan tingkat pengangguran, terutama lulusan SD yang jumlahnya masih cukup besar di Indonesia. Selain bisa menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri, wirausaha juga dapat membuka kesempatan kerja bagi orang lain," kata Muhaimin.

TULISAN SOFTSKILL

TULISAN SOFTSKILL

Mulai Oktober, Kendaraan Tanpa RFID Tak Bisa Isi BBM Subsidi

Sumber:www.detik.com

Jakarta - PT Pertamina (Persero) dan PT Inti awal Juli 2013 sudah memulai memasang RFID (Radio Frequency Identification) disetiap kendaraan di DKI Jakarta. Target pemasangan ini seluruhnya selesai selama 3 bulan.

"Juli kita mulai pemasangan RFID di DKI Jakarta, dimana tergetkan 3 bulan selesai seluruhnya termasuk masa sosialisasi," ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir kepada detikFinance, Minggu (2/6/2013).

Setelah masa sosialisasi selama 3 bulan tersebut selesai, maka sistem monitoring dan pengawasan (SMP) di seluruh SPBU di Jakarta bisa diterapkan. "Artinya Oktober kendaraan yang tidak memiliki RFID di mulut tangki BBM kendaraanya tidak bisa dilayani untuk pembelian BBM subsidi," ujar Ali.

Menurut Ali, kendaraan yang tidak memiliki RFID dipersilahkan mengisi BBM non subsidi alias Pertamax atau produk BBM non subsidi sejenis. "Ya silahkan beli yang non subsidi saja," ucap Ali.

Selanjutnya akan ada aturan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait aturan kewajiban pemasangan RFID di setiap kendaraan bermotor. "Kita sedang tunggu aturan kewajiban pemasangan RFID di kendaraan dari BPH Migas," tandasnya.

Seperti diketahui PT Pertamina dan PT Inti sedang membangun sistem monitoring pengawasan (SMP) yang nantinya digunakan untuk memonitor dan mencatat setiap transaksi pembelian BBM subsidi.

RFID sendiri akan dipasang di 100 juta kendarana di Indonesia yang terdiri dari 11 juta mobil penumpang, 80 juta sepeda motor, 3 juta bus, 6 juta truk dan 5.027 SPBU di 33 provinsi.